Pengacara Solo

Hukum Lingkungan Menurut Prespektif Islam

Abstrak

Manusia sebagai khalifah di bumi mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan. Akan tetapi justru manusia banyak melakukan kerusakan lingkungan. Dari sini bisa dipahami bahwa segala tindakan perusakan dalam bentuk apapun di muka bumi hukumnya haram dan terlarang. Islam memberikan sanksi yang sangat berat terhadap para pelaku perusak lingkungan.  Dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan Normatif. 

 

Kata Kunci; Hukum Lingkungan menurut Islam, Lingkungan prespektif Islam

 

  1. Pendahuluan

Manusia adalah Kholifah di muka bumi ini dan kehidupan manusia tidak bisa terlepas dengan lingkungan, manusia mempunyai amanah untuk menjaga kelestarian lingkungan, untuk mewujudkan kehidupan yang baik manusia membutuhkan lingkungan yang baik. Banyak kegiatan usaha yang mengorbankan lingkungan dengan dalih investasi dan menghidari banyaknya pengangguran. untuk menjaga lingkungan agar supaya tetap terjaga kelestariannya Negara telah menerbitkan Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk menjaga kelestarian lingkungan sebenarnya sudah dilakukan dengan sangat ketat dan berlapis-lapis dari upaya administrasi sampai pemberiaan sanksi pidana bagi yang melakukan tindakan yang merusak kelestarian lingkungan.

Manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai Kholifah dimuka bumi ini yaitu menjaga kelesraian lingkungan banyak faktor yang mengahambat. Menurut Stephen Trudgill yang dikutip dari Jurnal Absori Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi, faktor penghambat terakhir dalam mengatasi masalah lingkungan adalah faktor politik, setelah faktor hambatan sosial, ekonomi, teknologi, pengetahuan, dan kesepakatan. Faktor kesepakatan berkisar pada tidak sepemahaman dalam masalah benar-benar ada dan seberapa pentingnya masalah tersebut bagi para pihak, bahkan ketika kasus tersebut sudah disepakati sebagai masalah yang harus dipecahkan, konsensus tentang cakupan dan cara – cara pencapaian penyelesaian serta tujuaan akhirnya yang harus dicapai.[1]

Dalam artikelnya, “Indonesia Butuh Keadilan Progresif”, yang dikutip dari Jurnal Absori Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi, Satjipto Rahardjo mengatakan kerusakan dan kemerosotan dalam perburuan keadilan melalui hukum modern disebabkan oleh permainan prosedur yang menyebabkan timbul pertanyaan “apakah pengadilan itu tempat mencari keadilan atau kemenangan?’ Membandingkan apa yang terjadi Amerika Serikat, yang menggunakan extreme adversary system dalam perkara OJ Simson (1993), karena adanya keleluasaan besar untuk bermain-main dengan prosedur. Para pembela Simson tidak berusaha membuktikan ketidaksalahan Simson, melainkan menyoroti prosedur penanganan kasusnya.[2] Disamping upaya Represif dengan cara penegakkan hukum untuk menjaga kelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan cara Preventif dengan upaya pencegahan pencemaran lingkungan dengan memberlakukan ijin yang ketat, disini juga diperlukan kesadaran hukum yang tinggi untuk mewujudkannya.

Di dalam ajaran Islam pandangan akan alam semesta hidup dan kehidupan saling berkaitan. Sebelum adannya manusia dan isi bumi terlebih dahulu Allah menciptakanya terlebih dahulu sebagaimana firmanya dalam surat Ath-Thariq 5-7. Manusia sebagai khalifah di bumi mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan  sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah ayat 30 yang artinya “Dan ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat aku hendak menjadikan khalifah di bumi mereka berkata apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana sedangkan kami bertasbih memujimu dan munyucikan namaMU? Dia berfirman sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Peradaban modern yang kapitalistik telah mendorong manusia begitu serakah terhadap lingkungan hidup. Manusia modern terjangkiti oleh penyakit hedonisme yang tidak pernah puas dengan kebutuhan materi. Sebab yang mendasar timbulnya keserakahan terhadap lingkungan ini, karena manusia memahami bahwa sumber daya alam adalah materi yang mesti dieksploitasi untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan materinya yang konsumtif. Pengelolaan lingkungan identik dengan upaya untuk mengoptimalkan sumber daya alam sebagi penyuplai kebutuhan materi semata.[3]

Manusia telah banyak melakukan eksploitasi terhadap lingkungan dengan banyak menimbulkan kerusakan lingkungan. Dengan alasan Investasi dan untuk membuka lapangan pekerjaan lingkungan harus di korbankan di ekploitasi dengan sangat membabi buta tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Sumber daya alam diambil begitu sangat banyaknya tanpa memperhatikan akibat yang timbul dari tindakan tersebut. Banyak pabrik-pabrik membuang limbah ke dalam media lingkungan tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan dapat mebuat rusak lingkungan.

Berbagai kasus pencemaran lingkungan di Jawa Tengah yang diajukan ke Pengadilan meliputi kasus pencemaran Sungai Babon, Demak (1994-1999), Pencemaran Sungai Banger, Pekalongan (1996-2002), Pencemaran Anak Sungai dan Sungai Bengawan Solo, Karanganyar (2004-2005). Dari berbagai kasus sengketa pencemaran lingkungan yang diajukan di pengadilan tersebut, dalam tataran praktis dari proses pengadilan sampai penjatuhan putusan, aparat penegak hukum (hakim) belum berani keluar dari pemahaman hukum yang positivis formal.[4]

Allah mengingatkan dalam surat Al – A`raf ayat 56 “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdo`alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. Berdasarkan uaraian tersebut diatas penulis akan mengkaji tentang “ Hukum Lingkungan Menurut Pandangan Islam”

  1. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang masalah diatas maka terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan penelitian dan pengkajian terkait dengan kebijakan Pemberian ijin Penggilingan Padi di Pemukinan yaitu :

  1. Bagaimana Islam mengatur tentang Lingkungan ?
  2. Bagaimana Sanksi terhadap perusak Lingkungan Islam dalam prespektif islam?

 

  1. Metode Kajian

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif, Bahan – bahan hukum  Sekunder. Bahan hukum terdiri dari Al Quran dan al Hadist, buku-buku yang membahas tentang hukum lingkungan, Sosiologi hukum dan data-data jurnal, Surat kabar yang berkaitan dengan materi kajian. Bahan hukum tresier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum Sekunder yang meliputi kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum dan bahan tertulis lainnya yang relevan.

 

 

  1. Pembahasan
  2. Islam mengatur tentang Lingkungan

Manusia adalah khalifah dimuka bumi ini, manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga Bumi dengan menjaga kelertarian lingkungan. Akan tetapi justru manusia banyak melakukan kerusakan-kerusakan dengan mengeksploitasi kekayaan alam dengan sangat berlebihan dengan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dan yang meneyedihkan lagi mereka tidak sadar apabila melakukan Perusakan lingkungan, justru mereka merasa membuat perbaikan. Allah SWT berfirman dalam Alquran Surat Al-baqoroh ayat 11 yang artinya: Dan apabila dikatakan pada mereka “jangan membuat kurusakan di bumi mereka menjawab, “sesungguhnya kami orang – orang yang melakukan perbaikan”

Peradaban modern yang kapitalistik telah mendorong manusia begitu serakah terhadap lingkungan hidup. Manusia modern terjangkiti oleh penyakit hedonisme yang tidak pernah puas dengan kebutuhan materi. Sebab yang mendasar timbulnya keserakahan terhadap lingkungan ini, karena manusia memahami bahwa sumber daya alam adalah materi yang mesti dieksploitasi untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan materinya yang konsumtif. Pengelolaan lingkungan identik dengan upaya untuk mengoptimalkan sumber daya alam sebagi penyuplai kebutuhan materi semata.[5] Di Indonesia banyak sekali perusahan-perusahan yang mengeksploitasi kekayaan alam dengan sangat membabi buta tidak memperhatikan kelestarian lingkungan.

Salah satu bentuk pengrusakan di bumi adalah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan seperti praktik-praktik illegal loging, illegal fishing, illegal mining, pencemaran, environmental crime, korupsi lingkungan, degradasi hutan dan lain sebagainya. Alam diciptakan untuk manusia (al-Baqarah/2: 29) untuk dikelola secara proporsional, bukan untuk diberlakukan secara sewenang-wenang. Manusia diberi kebebasan untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk kemaslahatan dirinya, namun tetap harus memperhatikan kelestarian ekologi. Kemashlahatan pribadi tidak boleh mengabaikan kemaslahatan umum atau orang banyak.  Dalam hal ini berlaku kaidah “al-mashlahah al-‘âmmah muqaddam ‘ala al-mashlahah al-fardhiyyah” (kemaslahatan umum/kolektif harus didahulukan dari pada kepentingan individu/khusus).[6] Pada realita yang terjadi justru sebaliknya banyak perusahan tidak mendahulukan kemaslahatan orang banyak akan tetapi hanya mementingkan kepentingan individu untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan lingkungan yang berdampak bagi masyarakat banyak.

Kerusakan dan pencemaran lingkungan, menurut J. Barros dan J.M. Johnston erat kaitannya dengan aktivitas pembangunan yang dilakukan manusia, antara lain disebabkan, pertama, kegiatan-kegiatan industri, dalam bentuk limbah, zat-zat buangan yang berbahaya seperti logam berat, zat radio aktif dan lain-lain. Kedua, Kegiatan pertambangan, berupa terjadinya perusakan instlasi, kebocoran, pencemaran buangan penambangan, pencemaran udara dan rusaknya lahan bekas pertambangan. Ketiga, kegiatan transportasi, berupa kepulan asap, naiknya suhu udara kota, kebisingan kendaraan bermotor, tumpahan bahan bakar, berupa minyak bumi dari kapal tanker. Keempat, kegiatan pertanian, terutama akibat dari residu pemakaian zat-zat kimia untuk memberantas serangga/tumbuhan pengganggu, seperti insektisida, pestisida, herbisida, fungisida dan juga pemakaian pupuk anorganik.[7]

Pemanfaatan alam secara berlebihan telah menimbulkan dampak negatif yang besar bagi manusia dan alam itu sendiri. Sepertinya rusaknya hutan, pencemaran air, tanah dan udara. Eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam akibat kerakusan manusia, juga menjadi penyebab timbulkan berbagai bencana alam, yang tidak hanya mengakibatkan ribuan nyawa manusia melayang, juga merusak kelestarian ekosistem. Setiap perilaku destruktif dan eksploitatif menimbulkan mafsadàt dan mudarat, sekalipun membawa kemashlahatan pribadi atau golongan tertentu, terlarang dalam agama dan harus dihindari. Dalam konsepsi Islam, khususnya prinsip penetapan hukum dalam ushul fiqh, tindakan menghindarkan keburukan (mafsadàt) harus lebih didahulukan daripada tindakan untuk mengambil manfaat (dar’u al-mafàsid muqaddam ‘ala jalbi al-mashàlih)[8].

Ekploitasi lingkungan harus dibarengi dengan pemulian kelestarian lingkungan dengan suatu program penyelamatan lingkungan.  Sebagai reaksi dari akibat pembangunan dan industrialisasi yang telah menyebabkan berbagai kerusakan dan pencemaran lingkungan, di seluruh dunia sedang terjadi gerakan yang disebut gerakan ekologi dalam ((deep ecology) yang dikumandangkan dan dilakukan oleh banyak aktivis organisasi lingkungan yang berjuang berdasarkan visi untuk menyelematkan lingkungan agar dapat berkelanjutan. Gerakan ini merupakan antitesa dari gerakan lingkungan dangkal (shallow ecology) yang berperilaku eksplotatif terhadap lingkungan dan mengkambinghitamkan agama sebagai penyebab terjadinya kerusakan alam lingkungan. Gerakan ini beranggapan bahwa bumi dengan sumber daya alam adanya untuk kesejahteraan manusia. Karena itu, kalau manusia ingin sukses dalam membangun peradaban melalui industrialsiasi, bumi harus ditundukkan untuk diambil kekayaannya.[9]

Manusia sebagai khalifah di bumi mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan  sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah ayat 30 yang artinya “Dan ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat aku hendak menjadikan khalifah di bumi mereka berkata apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana sedangkan kami bertasbih memujimu dan munyucikan namaMU? Dia berfirman sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui

Allah mengingatkan dalam surat Al – A`raf ayat 56 “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdo`alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Menurut pandangan Islam alam semesta dan seluruh aspek kehidupan saling berkaitan. Sebelum adannya manusia dan isi bumi terlebih dahulu Allah menciptakanyan dahulu sebagaimana firmanya dalam surat Al-Baqarah ayat 22 “Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu Mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, Padahal kamu mengetahui”.

Surah Al Baqarah ayat 30 memberikan kewajiban manusia untuk menjaga lingkungan juga sangat terkait dengan posisi manusia sebagai khalifah di muka bumi dalam bahasa arab diartikan sebagai wakil Allah di muka bumi. Maka manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebaga sebuah amanah yang diberikan Allah SWT.

Dalam konsepsi Islam, manusia merupakan khalifah di muka bumi. Secara etimologis, khalifah merupakan bentuk kata dari khulifun yang berarti pihak yang tepat menggantikan posisi pihak yang memberi kepercayaan. Adapun secara terminologis, kata khalifah mempunyai makna fungsional yang berarti mandataris, yakni pihak yang diberi tanggungjawab oleh pemberi mandat (Allah). Dengan demikian, manusia merupakan mandataris-Nya di muka bumi.[10]

Menurut Quraisy Shihab kekhalifahan ini mempunyai tiga unsur yang saling berkait, kemudian ditambah unsur keempat yang berada di luar, namun sangat menentukan arti kekhalifahan dalam pandangan Alquran. Ketiga unsur pertama :

  1. Manusia, yang dalam hal ini dinamai khalifah
  2. Alam raya, yang ditunjuk oleh Allah sebagai bumi
  3. Hubungan antara manusia dengan alam dan segala isinya, termasuk dengan manusia (istikhlaf atau tugas-tugas kekhalifahan).

Pemahaman ini juga selaras dengan penafsiran Tahaba‟taba‟i yang memaknai terma khalifah pada ayat tersebut tidaklah berkonotasi politis individual, namun kosmologis komunal. Dengan demikian, Adam dalam hal ini bukanlah sebagai sosok personal, namun dimaknai sebagai simbol seluruh komunitas manusia.[11]

Manusia sebagai Khalifah dimuka bumi mempunyai tugas yang sangat mulia yang diberikan oleh Allah SWT sebagai wakilnya untuk menjaga kelestarian dan kelangsungan Alam semesta. Disamping manusia memanfaatkan dan mengksploitasi lingkungan, manusia harus memperhatikan kelangsungan Alam semesta dengan politik pembangunan berkelanjutan.

Upaya masyarakat internasional untuk penyelamatan lingkungan melalui KTT Bumi, yang dikenal dengan Wold Summit on Sustainable Development di Johanesburg, Afrika Selatan (2002) telah merumuskan deklarasi politik pembangunan berkelanjutan dengan agenda bahasan dokumen berisi program aksi (the programe of action) dan deklarasi politik (the political declaration) tentang pembangunan berkelanjutan yang merupakan pernyataan kelanjutan dukungan terhadap tujuan agenda 21. Agenda 21 berisi kesepakatan mengenai program pembangunan berkelanjutan, yang harus ditinjaklanjuti oleh negara-negara peserta konferensi Rio de Janeiro tahun 1992. Kesepakatan agenda 21 melalui deklarasi pembangunan dan lingkungan hidup di Rio de Janeiro, Brasil tahun 1992 sebenarnya merupakan sebuah kemenangan dari misi menyelamatan bumi yang didorong oleh semangat gerakan ekologi dalam (deep ecology). Kesepakatan ini memuat pandangan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam kehidupan lain, yakni bagian alam bumi (biosfir), sehingga perilaku perusakan dan pencemaran pada sebagian bumi pada suatu negara dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. Bumi dan sumber daya alam dipandang sebagai sesuatu yang memiliki hak hidup seperti manusia karena semuanya merupakan ciptaan Tuhan.[12]

Prinsip dasar pembangunan berkelanjutan meliputi, pertama, pemerataan dan keadilan sosial. Dalam hal ini pembangunan berkelanjutan harus menjamin adanya pemerataan untuk generasi sekarang dan yang akan datang, berupa pemerataan distribusi sumber lahan, faktor produksi dan ekonomi yang berkeseimbangan (adil), berupa kesejahteran semua lapisan masyarakat. Kedua, menghargai keaneragaman (diversity). Perlu dijaga berupa keanegaragaman hayati dan keanegaraman budaya. Keaneragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan yang akan datang. Pemeliharaan keaneragaman budaya akan mendorong perlakuan merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti oleh masyarakat. Ketiga, menggunakan pendekatan integratif. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara bermanfaat dan merusak Karena itu, pemanfaatan harus didasarkan pada pemahaman akan kompleknya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial dengan cara-cara yang lebih integratif dalam pelaksanaan pembangunan. Keempat, perspektif jangka panjang, dalam hal ini pembangunan berkelanjutan seringkali diabaikan, karena masyarakat cenderung menilai masa kini lebih utama dari masa akan dating. Karena itu persepsi semacam itu perlu dirubah.[13]

  1. Sanksi terhadap Perusak lingkungan dalam pandangan Islam

Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin artinya Islam merupakan agama yang membrikan rahmat dan kesejahteraan untuk seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan, Jin apalagi sesama manusia  Islam melarang Eksploitasi lingkungan yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Islam melarang berlaku terhadap semena-mena terhadap makhluk Allah SWT dan memberikan hukuman yang sangat berat terhadap para pelaku perusak lingkungan.

Melakukan eksploitasi lingkungan yang berimbas pada terjadinya kerusakan lingkungan hukumnya adalah haram dan terlarang dalam Islam. Hukum ini selain berdasarkan konsep maqâshid, juga bisa dipahami langsung dari redaksi ayat yang melarang berbuat kerusakan di muka bumi. Dalam Alquran secara tegas Allah menyatakan, َوﻻَ ﺗـُْﻔِﺴُﺪواْ ِﰲ اﻷَْر ِض ﺑـَْﻌَﺪ إِ ْﺻﻼَِﺣَﻬﺎ َواْدﻋُﻮﻩُ َﺧْﻮﻓًﺎ َوﻃََﻤًﻌﺎ إِﱠن َرْﲪَﺔَ اﱠِ ﻗَِﺮﻳ ٌﺐ ِّﻣ َﻦ اﻟُْﻤْﺤِﺴﻨِ َﲔ . “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdo’alah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”. Segala yang menimbulkan mudharat hukum perbuatannya adalah haram. Demikian menurut ar-Râzî, ketika menafsirkan ayat ini. Larangan melakukan perusakan di muka bumi dalam ayat ini diungkapkan dalam bentuk nahyi (larangan).[14] Dalam kaidah ushul disebutkan “ al-ashl fi an-nahy lil-tahrim” (hukum asal dari larangan adalah haram). Dari sini bisa dipahami bahwa segala tindakan perusakan dalam bentuk apapun di muka bumi hukumnya haram dan terlarang. Perusakan tersebut baik yang terkait dengan jiwa, akal, keturunan, harta dan agama semuanya terlarang. Merusak lingkungan hidup dengan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi dengan mengabaikan kelestariannya dapat mengancam kelangsungan kehidupan makhluk hidup, termasuk  di dalamnya manusia. Penebangan pohon secara membabi buta dapat menyebabkan bencana banjir dan longsor. Begitu juga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat-alat yang berbahaya untuk kepentingan pribadi juga akan merusak ekosistem laut.[15]

Pertanyaan selanjutnya adalah apa hukuman yang diberikan terhadap pelaku eksplotasi dan perusak lingkungan. Dalam Alquran disebutkan bahwa pelaku perusakan lingkungan digandengkan hukumannya dengan orang yang memerangi Allah dan RasulNya

إِﱠﳕﺎ َﺟﺰاءُ اﻟﱠﺬﻳَﻦ ُﳛﺎِرﺑُﻮَن ﱠَ َو َرُﺳﻮﻟَﻪُ َو ﻳَْﺴَﻌْﻮَن ِﰲ اْﻷَْر ِض ﻓَﺴﺎداً أَْن ﻳـَُﻘﺘﱠﻠُﻮا أَْو ﻳَُﺼﻠﱠﺒُﻮا ا أَْو ﺗـَُﻘﻄﱠَﻊ أَﻳْﺪﻳِﻬْﻢ َو أَْرُﺟﻠُُﻬْﻢ ِﻣْﻦ ِﺧﻼ ٍف أَْو ﻳـُْﻨَﻔْﻮا ِﻣَﻦ اْﻷَْر ِض ذﻟِ َﻚ َﳍُْﻢ ِﺧْﺰٌي ِﰲ اﻟﱡﺪﻧْﻴﺎ َو َﳍُْﻢ ِﰲ اْﻵِﺧَﺮةِ َﻋﺬا ٌب َﻋﻈﻴﻢ

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar”. (Al-Mā’idah/6: 33)

Dalam ayat ini Allah menggandengkan hukuman bagi orang yang melakukan tindakan perusakan di muka bumi dengan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Hukuman terhadap mereka tentunya disesuaikan dengan tindakan yang mereka lakukan. Kalau kerusakan yang dilakukan tidak sampai mengakibatkan bahaya besar, maka hukuman yang bisa diterima cukup dengan di-ta’zir. Artinya pemerintah bisa menyanksi sesuai dengan kadar kejahatannya. Namun, jika perbuatannya mengakibatkan dampak besar, seperti penebangan pohon secara besar-besaran yang mengakibatkan banjir, longsor, gempa dan musibah lainnya, maka tak ada tawaran lain, pelakunya harus diberi hukuman yang berat yakni dibunuh. Karena, menurut fikih, perbuatan itu termasuk kejahatan besar dan pelakunya sudah sepantasnya dibunuh[16]

 

  1. Penutup

Kesimpulan

Manusia sebagai khalifah di bumi mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan  sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah ayat 30 yang artinya “Dan ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat aku hendak menjadikan khalifah di bumi mereka berkata apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana sedangkan kami bertasbih memujimu dan munyucikan namaMU? Dia berfirman sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah mengingatkan dalam surat Al – A`raf ayat 56 “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdo`alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Islam memberikan hukuman yang sangat berat terhadap para pelaku perusak lingkungan Dalam Alquran disebutkan bahwa pelaku perusakan lingkungan digandengkan hukumannya dengan orang yang memerangi Allah dan RasulNya

إِﱠﳕﺎ َﺟﺰاءُ اﻟﱠﺬﻳَﻦ ُﳛﺎِرﺑُﻮَن ﱠَ َو َرُﺳﻮﻟَﻪُ َو ﻳَْﺴَﻌْﻮَن ِﰲ اْﻷَْر ِض ﻓَﺴﺎداً أَْن ﻳـَُﻘﺘﱠﻠُﻮا أَْو ﻳَُﺼﻠﱠﺒُﻮا ا أَْو ﺗـَُﻘﻄﱠَﻊ أَﻳْﺪﻳِﻬْﻢ َو أَْرُﺟﻠُُﻬْﻢ ِﻣْﻦ ِﺧﻼ ٍف أَْو ﻳـُْﻨَﻔْﻮا ِﻣَﻦ اْﻷَْر ِض ذﻟِ َﻚ َﳍُْﻢ ِﺧْﺰٌي ِﰲ اﻟﱡﺪﻧْﻴﺎ َو َﳍُْﻢ ِﰲ اْﻵِﺧَﺮةِ َﻋﺬا ٌب َﻋﻈﻴﻢ

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar”. (Al-Mā’idah/6: 33)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referensi:

Abdus Sami. Dkk.Alquranku dengan tajwid berwarna terjemahan kata perkata.Lautan Lestari: Jakarta. 2004.

Absori ‘Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi’ Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2,2005.

Absori, DeklarasiPembangunan Berkelanjutan Dan Implikasinya di Indonesia.Jurnal Hukum, Vol 9 No 1, Maret 2006: 39-52

Absori.Model Penyesesaian Sengketa lingkungan melalui Pengadilan dengan pendekatan parsitifatif.Jurnal ilmu hukum Vol 9, No 2, September 2006.

Rabiah Z. Harahap:Etika Islam dalam mengelola lingkungan hidup. Jurnal EduTech  Vol .1 No 1 Maret 2015

Reflita:Eksploitasi Alam dan Perusakan Lingkungan. Substantia, Volume 17 Nomor 2, Oktober 2015.

 

 

 

[1] Absori ‘Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi’ Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2,2005. Hlm: 227

[2] Abid, hlm: 232-233

[3] Absori, DeklarasiPembangunan Berkelanjutan Dan Implikasinya di Indonesia.Jurnal Hukum, Vol 9 No 1, Maret 2006: 39-52

[4] Absori.Model Penyesesaian Sengketa lingkungan melalui Pengadilan dengan pendekatan parsitifatif.Jurnal ilmu hukum Vol 9, No 2, September 2006. hal: 2

[5] Absori, DeklarasiPembangunan Berkelanjutan Dan Implikasinya di Indonesia.Jurnal Hukum, Vol 9 No 1, Maret 2006: 39-52

[6]:  Kaedah ini dimunculkan oleh ulama-ulama ushul pada saat memberikan kilasan komentar terhadap klasifikasi bentuk maslahah versi al-Ghazàli. Sebagaimana termaktub dalam kitabnya, Syifà’ al-Ghalìl, alGhazàli membagi mashlahah dari segi daya cakupnya kepada tiga bentuk, yaitu: a) mashlahah umum (public interest), berupa kepentingan umat manusia secara keseluruhan yang harus ditegakkan bersama (ma yata‘allaq bi mashlahah ‘àmmah fì haqq al-khalqi kaffàh); b) maslahah yang berkaitan dengan mayoritas umat manusia (majority interest/ ma yata‘allaq bi mashlahah al-aglab); c) maslahah yang berhubungan dengan perorangan dan hanya terjadi pada peristiwa maupun keadaan tertentu (private interest/mà yata‘allaq bi mashlahah syahshin mu‘ayyanin fì waqì‘atin nàzhiratin). Lihat al-Ghazàli, Syifà’ al-Ghalìl fì Bayàni Syàbahi wa al-Mukhayyal wa Masàlik at-Ta‘lìl, (Bagdad: Mathba‘ah al-Irsyàd, 1971), 210-211. Juga bisa dilihat dalam Husain Hamid Hasan, Nazhariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islàm, (Beirut: Dàr an-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1971), 444-445. Terkait dengan klasifikasi ini, para ulama ushul umumnya, hanya memberikan komentar terhadap bentuk maslahah tersebut ketika mereka terlibat secara inen dalam pembahasan tentang tarjih terhadap antagonism beberapa maslahah. Dalam hal ini mereka memprioritaskan maslahah umum ketimbang maslahah individu atau perorangan. Dikutip dari Reflita:Eksploitasi Alam dan Perusakan Lingkungan. Substantia, Volume 17 Nomor 2, Oktober 2015.hlm: 154.

[7] Siahaan, dalam Harun Husein dalam Absori, Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan Dan Implikasinya di Indonesia.Jurnal Hukum, Vol 9 No 1, Maret 2006: 39-52.

[8] Ibid. Hlm:155

[9] Absori, DeklarasiPembangunan Berkelanjutan Dan Implikasinya di Indonesia.Jurnal Hukum, Vol 9 No 1, Maret 2006: 39-52

[10]Fikria Najitama dalam Rabiah Z. Harahap:Etika Islam dalam mengelola lingkungan hidup. Jurnal EduTech  Vol .1 No 1 Maret 2015

[11] Mujiono Abdillah, Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur’an. Jakarta: Paramadina, 2001, hlm. 205 dalam Rabiah Z. Harahap:Etika Islam dalam mengelola lingkungan hidup. Jurnal EduTech  Vol .1 No 1 Maret 2015

[12] Absori, DeklarasiPembangunan Berkelanjutan Dan Implikasinya di Indonesia.Jurnal Hukum, Vol 9 No 1, Maret 2006: hlm:41.

[13] Ibid: hlm:42

[14] Ar-Ràzì dalam Reflita:Eksploitasi Alam dan Perusakan Lingkungan. Substantia, Volume 17 Nomor 2, Oktober 2015.hlm: 156.

[15] Reflita:Eksploitasi Alam dan Perusakan Lingkungan. Substantia, Volume 17 Nomor 2, Oktober 2015.hlm: 156.

[16] Ibid.hlm: 157

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *