Advokat Karanganyar

Pengacara Perceraian Karanganyar

Pengacara Sengketa Tanah

Pengacara Pertanahan

Advokat Karanganyar

Tinjaun Yuridis Penggilingan Padi dipemukiman

 

  1. Pendahuluan

Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dengan lingkungan, untuk mewujudkan kehidupan yang baik manusia membutuhkan lingkungan yang baik. Banyak kegiatan usaha yang mengorbankan lingkungan dengan dalih investasi dan menghidari banyaknya pengangguran. untuk menjaga lingkungan agar supaya tetap terjaga kelestariannya Negara telah menerbitkan Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk menjaga kelestarian lingkungan sebenarnya sudah dilakukan dengan sangat ketat dan berlapis-lapis dari upaya administrasi sampai pemberiaan sanksi pidana bagi yang melakukan tindakan yang merusak kelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan juga sangat bergantung kepada penegakkan hukum Lingkungan hidup yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para perusak kelestariaan lingkungan. Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam penegakkan hukum lingkungan sering tidak dapat mewujudkan rasa keadilan masyarakat. Berbagai kasus pencemaran lingkungan di Jawa Tengah yang diajukan ke Pengadilan meliputi kasus pencemaran Sungai Babon, Demak (1994-1999), Pencemaran Sungai Banger, Pekalongan (1996-2002), Pencemaran Anak Sungai dan Sungai Bengawan Solo, Karanganyar (2004-2005). Dari berbagai kasus sengketa pencemaran lingkungan yang diajukan di pengadilan tersebut, dalam tataran praktis dari proses pengadilan sampai penjatuhan putusan, aparat penegak hukum (hakim) belum berani keluar dari pemahaman hukum yang positivis formal.[1]

Aparat penegak hukum lebih menekankan pemahaman dan penafsiran hukum yang bersifat tunggal dengan prinsip legalitas, khususnya dalam penegakan hukum yang lebih berorientasi pada formal justice. Karena itu, dalam banyak kasus penyelesaian sengketa ataupun penegakan hukum di pengadilan, keputusan-keputusan yang diambil jauh dari rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.[2]

Menurut Stephen Trudgill yang dikutip dari Jurnal Absori Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi, faktor penghambat terakhir dalam mengatasi masalah lingkungan adalah faktor politik, setelah faktor hambatan sosial, ekonomi, teknologi, pengetahuan, dan kesepakatan. Faktor kesepakatan berkisar pada tidak sepemahaman dalam masalah benar-benar ada dan seberapa pentingnya masalah tersebut bagi para pihak, bahkan ketika kasus tersebut sudah disepakati sebagai masalah yang harus dipecahkan, konsensus tentang cakupan dan cara – cara pencapaian penyelesaian serta tujuaan akhirnya yang harus dicapai.[3]

Dalam artikelnya, “Indonesia Butuh Keadilan Progresif”, yang dikutip dari Jurnal Absori Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi, Satjipto Rahardjo mengatakan kerusakan dan kemerosotan dalam perburuan keadilan melalui hukum modern disebabkan oleh permainan prosedur yang menyebabkan timbul pertanyaan “apakah pengadilan itu tempat mencari keadilan atau kemenangan?’ Membandingkan apa yang terjadi Amerika Serikat, yang menggunakan extreme adversary system dalam perkara OJ Simson (1993), karena adanya keleluasaan besar untuk bermain-main dengan prosedur. Para pembela Simson tidak berusaha membuktikan ketidaksalahan Simson, melainkan menyoroti prosedur penanganan kasusnya.[4] Disamping upaya Represif dengan cara penegakkan hukum untuk menjaga kelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan cara Preventif dengan upaya pencegahan pencemaran lingkungan dengan memberlakukan ijin yang ketat, disini juga diperlukan kesadaran hukum yang tinggi untuk mewujudkannya.

. Penggilingan padi sangat dibutuhkan oleh para petani untuk memproses menjadi beras. Disisi lain penggilingan padi berdampak terhadap lingkungan yang dapat menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan, tidak sedikit penggilingan padi yang berada di sekitar pemukiman penduduk sehingga limbah-limbah yang dihasilkan berdampak terhadap kesehatan dan mengganggu fungsi hunian masyarakat sekitarnya.

Unit usaha penggilingan padi merupakan industri pendukung sektor pertanian yang masih sangat dibutuhkan pada daerah-daerah sentra pertanian yaitu untuk mengkonversi gabah menjadi beras. Proses kegiatan usaha penggilingan padi menimbulkan debu yang dapat mencemari udara dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti gangguan organ pernapasan termasuk gangguan fungsi paru. Tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi memiliki risiko mengalami gangguan fungsi paru akibat terpapar debu yang dihasilkan dari proses penggilingan padi. Apabila tenaga kerja mengalami gangguan seperti tersebut maka akan terjadi gangguan kesehatan yang berpengaruh terhadap penurunan produktivitas kerja yang dapat mengganggu aktivitas perusahaan. Kecamatan

Meskipun  Penggilingan Padi menyebabkan terganggunya fungsi hunian. Dalam ketentuan pasal 49 Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman “Pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian.” Yang dimaksud dengan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi hunian adalah kegiatan yang tidak menimbulkan penurunan kenyamanan hunian dari penciuman, suara, suhu/asap, sampah yang ditimbulkan dan sosial. Jadi, ada kegiatan usaha tertentu yang memang boleh saja didirikan di suatu rumah di daerah permukiman asalkan tidak membahayakan dan mengganggu fungsi hunian. Akan tetapi, ada juga usaha tertentu yang dilarang didirikan di daerah perumahan, yakni hanya didirikan di wilayah tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai kawasan industri. Adapula usaha tertentu yang boleh didirikan di daerah permukiman akan tetapi wajib memiliki izin gangguan. Menurut Pasal 1 angka 3 Permendagri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (“Permendagri 27/2009”), Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Permendagri 27/2009 bahwa Izin Gangguan diatur di dalam Peraturan Daerah, sehingga kewenangan menentukan peraturan Izin Gangguan ada pada daerah masing-masing,di Kabupaten Karanganyar ijin gangguan diatur dalam Perda nomor 1 tahun 2012.

Dalam memberikan ijin gangguan disyaratkan harus ada persetujuan dari tetangga sekitar dengan cara membubuhkan tandatangan. Dalam proses ini sering terjadi dilema dalam memberikan persetujuan, para tetangga sekitar tempat usaha yang terkena dampak dari hati paling dalam sebenarnya tidak ingin memberikan persetujuan akan tetapi merasa ewuh pekewuh sehingga terpakasa memberikan persetujuan.

  1. Pembahasan
    1. Kebijakan Pemerintah atas pemberian ijin Penggilingan padi di Pemukiman.

Problem lingkungan hidup dewasa ini menghadapi masalah yang cukup kompleks dan dilematis. Keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam banyak menyisakan dampak negatif terhadap lingkungan.

Dari perspektif lingkungan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya pertumbuhan ekonomi dan tercapainya pemerataan tetapi juga kelestariannya lingkungan di mana pembangunan itu berlangsung. Jika lingkungan rusak maka sumber-sumber (resources) untuk pembangunan itu sendiri akan semakin menipis dan langka. Lingkungan sebagai tempat hidup akan terasa sesak dan tidak nyaman. Dengan demikian maka kerusakan lingkungan akan mengancam tidak saja terhadap keberlanjutan pembangunan itu sendiri tetapi juga akan mengancam eksistensi manusia.[5]

Dalam ketentuan pasal 49 Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman “Pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian.” Yang dimaksud dengan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi hunian adalah kegiatan yang tidak menimbulkan penurunan kenyamanan hunian dari penciuman, suara, suhu/asap, sampah yang ditimbulkan dan sosial. Jadi, ada kegiatan usaha tertentu yang memang boleh saja didirikan di suatu rumah di daerah permukiman asalkan tidak membahayakan dan mengganggu fungsi hunian. Akan tetapi, ada juga usaha tertentu yang dilarang didirikan di daerah perumahan, yakni hanya didirikan di wilayah tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai kawasan industri. Adapula usaha tertentu yang boleh didirikan di daerah permukiman akan tetapi wajib memiliki izin gangguan. Menurut Pasal 1 angka 3 Permendagri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (“Permendagri 27/2009”), Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Permendagri 27/2009 bahwa Izin Gangguan diatur di dalam Peraturan Daerah, sehingga kewenangan menentukan peraturan Izin Gangguan ada pada daerah masing-masing.

Pemberian ijin penggilingan padi sering kali hanya memperhatikan prosedur secara formal saja tidak memperhatikan substansi pemberian ijin tersebut menjaga Lingkunga agar dapat meminimalisir dampak terhadap lingkungan.. Akan tetapi penerapan pemberian ijin tidak dapat menjamin terjaganya Lingkungan dari pencemaran baik itu pencemaran udara, air, penurunan kenyamanan hunian dari penciuman, suara, suhu/asap dan sebagainya.

Dalam memberikan ijin gangguan disyaratkan harus ada persetujuan dari tetangga sekitar dengan cara membubuhkan tandatangan. Dalam proses ini sering terjadi dilema dalam memberikan persetujuan, para tetangga sekitar tempat usaha yang terkena dampak dari hati paling dalam sebenarnya tidak ingin memberikan persetujuan akan tetapi merasa ewuh pekewuh sehingga terpakasa memberikan persetujuan.  Hal tersebut menunjukkan ketidak pedulian pengusaha Penggilingan padi terhadap dampak lingkungan dan juga lemahnya Pemerintah menjaga kelestarian lingkungan seharusnya pemerintah lebih berperan akitif dalam memeberikan ijin lingkungan.

  1. Dampak Kebijakan Pemerintah atas pemberian ijin Penggilingan padi di Pemukiman.

Di daerah banyak terdapat penggilingan padi yang berada di wilayah Pemukiman Warga. Keberadaan Penggilingan padi yang berada di pemukiman warga sangat berdampak buruk terhadap lingkungan mengganggu fungsi hunian dimana menimbulkan penurunan kenyamanan hunian dari penciuman, suara, suhu/asap, sampah yang ditimbulkan serta menimbulkan penurunan kwalitas udara disamping itu juga berpengaruh terhadap kesehatan pekerja dari penggilingan padi tersebut. Paru-paru adalah organ vital bagi tubuh yang berhubungan langsung dengan udara luar yang sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan seperti pencemaran udara yang disebabkan oleh debu[6]. Menurut Wardana (2005) dampak pencemaran udara merupakan masalah serius yang dihadapi oleh negara-negara industri yang menimbulkan akibat yang merugikan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Sekitar tahun 2000-an, kematian yang disebabkan oleh pencemaran udara didunia sudah mencapai 57.000 orang pertahun dan selama 20 tahun kemudian angka tersebut diprediksi akan meningkat mendekati 14% atau 0,7% pertahun[7].

Penggilingan padi seringkali tidak memiliki pengelolaan limbah yang baik. Limbah yang berbentuk kulit padi dibiarkan begitu saja sehingga sangat berdampak buruk terhadap lingkungan yaitu berdampak pada kwalitas air, udara serta mengakibatkan penurunan kenyamanan hunian. Pada saat menjemur padi debu-debu berterbangan yang  sangat berdamapak pada kwalitas udara. Pada saat musim penghujan Air disekitar penggilingan padi berubah warna menjadi agak kecoklatan itu menunjukkan menurunnya kwalitas air.

Sebelum tahun 2005 masih banyak masyarakat sekitar yang memanfaatkan limbah yang berupa kulit padi di gunakan sebagai media untuk memproses pembakaran batu bata, akan tetapi 10 tahun belakangan ini masyarakat sudah jarang yang menggunakan kulit padi yang biasa disebut dengan nama berambut untuk memproses pembakaran batu bata sehingga limbah berambut saat ini hanya di biarkan saja sehingga sangat berdampak buruk bagi lingkungan.

Pada musim kemarau kwalitas udara terlihat menurun di karenakan banyak debu-debu yang berterbangan sehingga warga sekitar merasa sangat terganggu dengan kwalitas udara yang menurun. Pada saat musim penghujan kwalitas air menjadi menurun, sumur-sumur warga sekitar berubah warna menjadi agak kecoklatan. Dan terdapat banyak genangan air disekitar timbunan berambut sehingga mengakibatkan menjadi sarang nyamuk.

  1. Penutup

Kesimpulan

Kebijakan Pemerintah dalam meberikan ijin penggilingan padi di pemukiman warga sangat berdampak buruk terhadap kelestarian lingkungan yang mengakibatkan menurunnya kwalitas air, udara.

Saran

Kebijakan Pemerintah dalam memberikan ijin Penggilingan padi di Pemukiman Penduduk harus di tinjau ulang karena sangat berdampak pada kelestarian lingkungan dimana mengakibatkan penurunan kwalitas air, udara.

 

 

Referensi:

Absori.Model Penyesesaian Sengketa lingkungan melalui Pengadilan dengan pendekatan parsitifatif.Mimbar hukum volume 20 nomor 2.juni 2008 hal: 193-410

Absori ‘Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi’ Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2,2005. Hlm: 231-232

Analisis Dampak Debu Usaha Penggilingan Padi terhadap kapasitas Vital paru tenaga kerja di kecamatan Abiansemal kabupaten bandung. Etrophic volume 7 tahun 2012 ISSN:1907-5626

Sriyanto.Kondisi lingkungan hidup dijawa tengah  dan prospek pembangunan kedepan.Jurnal Geografi. Volume 4 Nomor 2. 2007

 

 

 

[1] Absori.Model Penyesesaian Sengketa lingkungan melalui Pengadilan dengan pendekatan parsitifatif.Jurnal. hal: 2

[2] Absori ‘Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi’ Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2,2005. Hlm: 231-232

[3] Absori ‘Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi’ Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2,2005. Hlm: 227

[4] Abid, hlm: 232-233

[5] Sriyanto.Kondisi lingkungan hidup dijawa tengah  dan prospek pembangunan kedepan.Jurnal Geografi. Volume 4 Nomor 2. 2007

[6] Djaja Brata dalam Analisis Dampak Debu Usaha Penggilingan Padi terhadap kapasitas Vital paru tenaga kerja di kecamatan Abiansemal kabupaten bandung. Etrophic volume 7 tahun 2012 ISSN:1907-5626

[7] Analisis Dampak Debu Usaha Penggilingan Padi terhadap kapasitas Vital paru tenaga kerja di kecamatan Abiansemal kabupaten bandung. Etrophic volume 7 tahun 2012 ISSN:1907-5626

Pengacara Solo

Hukum Lingkungan Menurut Prespektif Islam

Abstrak

Manusia sebagai khalifah di bumi mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan. Akan tetapi justru manusia banyak melakukan kerusakan lingkungan. Dari sini bisa dipahami bahwa segala tindakan perusakan dalam bentuk apapun di muka bumi hukumnya haram dan terlarang. Islam memberikan sanksi yang sangat berat terhadap para pelaku perusak lingkungan.  Dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan Normatif. 

 

Kata Kunci; Hukum Lingkungan menurut Islam, Lingkungan prespektif Islam

 

  1. Pendahuluan

Manusia adalah Kholifah di muka bumi ini dan kehidupan manusia tidak bisa terlepas dengan lingkungan, manusia mempunyai amanah untuk menjaga kelestarian lingkungan, untuk mewujudkan kehidupan yang baik manusia membutuhkan lingkungan yang baik. Banyak kegiatan usaha yang mengorbankan lingkungan dengan dalih investasi dan menghidari banyaknya pengangguran. untuk menjaga lingkungan agar supaya tetap terjaga kelestariannya Negara telah menerbitkan Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk menjaga kelestarian lingkungan sebenarnya sudah dilakukan dengan sangat ketat dan berlapis-lapis dari upaya administrasi sampai pemberiaan sanksi pidana bagi yang melakukan tindakan yang merusak kelestarian lingkungan.

Manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai Kholifah dimuka bumi ini yaitu menjaga kelesraian lingkungan banyak faktor yang mengahambat. Menurut Stephen Trudgill yang dikutip dari Jurnal Absori Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi, faktor penghambat terakhir dalam mengatasi masalah lingkungan adalah faktor politik, setelah faktor hambatan sosial, ekonomi, teknologi, pengetahuan, dan kesepakatan. Faktor kesepakatan berkisar pada tidak sepemahaman dalam masalah benar-benar ada dan seberapa pentingnya masalah tersebut bagi para pihak, bahkan ketika kasus tersebut sudah disepakati sebagai masalah yang harus dipecahkan, konsensus tentang cakupan dan cara – cara pencapaian penyelesaian serta tujuaan akhirnya yang harus dicapai.[1]

Dalam artikelnya, “Indonesia Butuh Keadilan Progresif”, yang dikutip dari Jurnal Absori Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi, Satjipto Rahardjo mengatakan kerusakan dan kemerosotan dalam perburuan keadilan melalui hukum modern disebabkan oleh permainan prosedur yang menyebabkan timbul pertanyaan “apakah pengadilan itu tempat mencari keadilan atau kemenangan?’ Membandingkan apa yang terjadi Amerika Serikat, yang menggunakan extreme adversary system dalam perkara OJ Simson (1993), karena adanya keleluasaan besar untuk bermain-main dengan prosedur. Para pembela Simson tidak berusaha membuktikan ketidaksalahan Simson, melainkan menyoroti prosedur penanganan kasusnya.[2] Disamping upaya Represif dengan cara penegakkan hukum untuk menjaga kelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan cara Preventif dengan upaya pencegahan pencemaran lingkungan dengan memberlakukan ijin yang ketat, disini juga diperlukan kesadaran hukum yang tinggi untuk mewujudkannya.

Di dalam ajaran Islam pandangan akan alam semesta hidup dan kehidupan saling berkaitan. Sebelum adannya manusia dan isi bumi terlebih dahulu Allah menciptakanya terlebih dahulu sebagaimana firmanya dalam surat Ath-Thariq 5-7. Manusia sebagai khalifah di bumi mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan  sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah ayat 30 yang artinya “Dan ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat aku hendak menjadikan khalifah di bumi mereka berkata apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana sedangkan kami bertasbih memujimu dan munyucikan namaMU? Dia berfirman sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Peradaban modern yang kapitalistik telah mendorong manusia begitu serakah terhadap lingkungan hidup. Manusia modern terjangkiti oleh penyakit hedonisme yang tidak pernah puas dengan kebutuhan materi. Sebab yang mendasar timbulnya keserakahan terhadap lingkungan ini, karena manusia memahami bahwa sumber daya alam adalah materi yang mesti dieksploitasi untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan materinya yang konsumtif. Pengelolaan lingkungan identik dengan upaya untuk mengoptimalkan sumber daya alam sebagi penyuplai kebutuhan materi semata.[3]

Manusia telah banyak melakukan eksploitasi terhadap lingkungan dengan banyak menimbulkan kerusakan lingkungan. Dengan alasan Investasi dan untuk membuka lapangan pekerjaan lingkungan harus di korbankan di ekploitasi dengan sangat membabi buta tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Sumber daya alam diambil begitu sangat banyaknya tanpa memperhatikan akibat yang timbul dari tindakan tersebut. Banyak pabrik-pabrik membuang limbah ke dalam media lingkungan tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan dapat mebuat rusak lingkungan.

Berbagai kasus pencemaran lingkungan di Jawa Tengah yang diajukan ke Pengadilan meliputi kasus pencemaran Sungai Babon, Demak (1994-1999), Pencemaran Sungai Banger, Pekalongan (1996-2002), Pencemaran Anak Sungai dan Sungai Bengawan Solo, Karanganyar (2004-2005). Dari berbagai kasus sengketa pencemaran lingkungan yang diajukan di pengadilan tersebut, dalam tataran praktis dari proses pengadilan sampai penjatuhan putusan, aparat penegak hukum (hakim) belum berani keluar dari pemahaman hukum yang positivis formal.[4]

Allah mengingatkan dalam surat Al – A`raf ayat 56 “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdo`alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. Berdasarkan uaraian tersebut diatas penulis akan mengkaji tentang “ Hukum Lingkungan Menurut Pandangan Islam”

  1. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang masalah diatas maka terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan penelitian dan pengkajian terkait dengan kebijakan Pemberian ijin Penggilingan Padi di Pemukinan yaitu :

  1. Bagaimana Islam mengatur tentang Lingkungan ?
  2. Bagaimana Sanksi terhadap perusak Lingkungan Islam dalam prespektif islam?

 

  1. Metode Kajian

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif, Bahan – bahan hukum  Sekunder. Bahan hukum terdiri dari Al Quran dan al Hadist, buku-buku yang membahas tentang hukum lingkungan, Sosiologi hukum dan data-data jurnal, Surat kabar yang berkaitan dengan materi kajian. Bahan hukum tresier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum Sekunder yang meliputi kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum dan bahan tertulis lainnya yang relevan.

 

 

  1. Pembahasan
  2. Islam mengatur tentang Lingkungan

Manusia adalah khalifah dimuka bumi ini, manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga Bumi dengan menjaga kelertarian lingkungan. Akan tetapi justru manusia banyak melakukan kerusakan-kerusakan dengan mengeksploitasi kekayaan alam dengan sangat berlebihan dengan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dan yang meneyedihkan lagi mereka tidak sadar apabila melakukan Perusakan lingkungan, justru mereka merasa membuat perbaikan. Allah SWT berfirman dalam Alquran Surat Al-baqoroh ayat 11 yang artinya: Dan apabila dikatakan pada mereka “jangan membuat kurusakan di bumi mereka menjawab, “sesungguhnya kami orang – orang yang melakukan perbaikan”

Peradaban modern yang kapitalistik telah mendorong manusia begitu serakah terhadap lingkungan hidup. Manusia modern terjangkiti oleh penyakit hedonisme yang tidak pernah puas dengan kebutuhan materi. Sebab yang mendasar timbulnya keserakahan terhadap lingkungan ini, karena manusia memahami bahwa sumber daya alam adalah materi yang mesti dieksploitasi untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan materinya yang konsumtif. Pengelolaan lingkungan identik dengan upaya untuk mengoptimalkan sumber daya alam sebagi penyuplai kebutuhan materi semata.[5] Di Indonesia banyak sekali perusahan-perusahan yang mengeksploitasi kekayaan alam dengan sangat membabi buta tidak memperhatikan kelestarian lingkungan.

Salah satu bentuk pengrusakan di bumi adalah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan seperti praktik-praktik illegal loging, illegal fishing, illegal mining, pencemaran, environmental crime, korupsi lingkungan, degradasi hutan dan lain sebagainya. Alam diciptakan untuk manusia (al-Baqarah/2: 29) untuk dikelola secara proporsional, bukan untuk diberlakukan secara sewenang-wenang. Manusia diberi kebebasan untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk kemaslahatan dirinya, namun tetap harus memperhatikan kelestarian ekologi. Kemashlahatan pribadi tidak boleh mengabaikan kemaslahatan umum atau orang banyak.  Dalam hal ini berlaku kaidah “al-mashlahah al-‘âmmah muqaddam ‘ala al-mashlahah al-fardhiyyah” (kemaslahatan umum/kolektif harus didahulukan dari pada kepentingan individu/khusus).[6] Pada realita yang terjadi justru sebaliknya banyak perusahan tidak mendahulukan kemaslahatan orang banyak akan tetapi hanya mementingkan kepentingan individu untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan lingkungan yang berdampak bagi masyarakat banyak.

Kerusakan dan pencemaran lingkungan, menurut J. Barros dan J.M. Johnston erat kaitannya dengan aktivitas pembangunan yang dilakukan manusia, antara lain disebabkan, pertama, kegiatan-kegiatan industri, dalam bentuk limbah, zat-zat buangan yang berbahaya seperti logam berat, zat radio aktif dan lain-lain. Kedua, Kegiatan pertambangan, berupa terjadinya perusakan instlasi, kebocoran, pencemaran buangan penambangan, pencemaran udara dan rusaknya lahan bekas pertambangan. Ketiga, kegiatan transportasi, berupa kepulan asap, naiknya suhu udara kota, kebisingan kendaraan bermotor, tumpahan bahan bakar, berupa minyak bumi dari kapal tanker. Keempat, kegiatan pertanian, terutama akibat dari residu pemakaian zat-zat kimia untuk memberantas serangga/tumbuhan pengganggu, seperti insektisida, pestisida, herbisida, fungisida dan juga pemakaian pupuk anorganik.[7]

Pemanfaatan alam secara berlebihan telah menimbulkan dampak negatif yang besar bagi manusia dan alam itu sendiri. Sepertinya rusaknya hutan, pencemaran air, tanah dan udara. Eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam akibat kerakusan manusia, juga menjadi penyebab timbulkan berbagai bencana alam, yang tidak hanya mengakibatkan ribuan nyawa manusia melayang, juga merusak kelestarian ekosistem. Setiap perilaku destruktif dan eksploitatif menimbulkan mafsadàt dan mudarat, sekalipun membawa kemashlahatan pribadi atau golongan tertentu, terlarang dalam agama dan harus dihindari. Dalam konsepsi Islam, khususnya prinsip penetapan hukum dalam ushul fiqh, tindakan menghindarkan keburukan (mafsadàt) harus lebih didahulukan daripada tindakan untuk mengambil manfaat (dar’u al-mafàsid muqaddam ‘ala jalbi al-mashàlih)[8].

Ekploitasi lingkungan harus dibarengi dengan pemulian kelestarian lingkungan dengan suatu program penyelamatan lingkungan.  Sebagai reaksi dari akibat pembangunan dan industrialisasi yang telah menyebabkan berbagai kerusakan dan pencemaran lingkungan, di seluruh dunia sedang terjadi gerakan yang disebut gerakan ekologi dalam ((deep ecology) yang dikumandangkan dan dilakukan oleh banyak aktivis organisasi lingkungan yang berjuang berdasarkan visi untuk menyelematkan lingkungan agar dapat berkelanjutan. Gerakan ini merupakan antitesa dari gerakan lingkungan dangkal (shallow ecology) yang berperilaku eksplotatif terhadap lingkungan dan mengkambinghitamkan agama sebagai penyebab terjadinya kerusakan alam lingkungan. Gerakan ini beranggapan bahwa bumi dengan sumber daya alam adanya untuk kesejahteraan manusia. Karena itu, kalau manusia ingin sukses dalam membangun peradaban melalui industrialsiasi, bumi harus ditundukkan untuk diambil kekayaannya.[9]

Manusia sebagai khalifah di bumi mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan  sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah ayat 30 yang artinya “Dan ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat aku hendak menjadikan khalifah di bumi mereka berkata apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana sedangkan kami bertasbih memujimu dan munyucikan namaMU? Dia berfirman sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui

Allah mengingatkan dalam surat Al – A`raf ayat 56 “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdo`alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Menurut pandangan Islam alam semesta dan seluruh aspek kehidupan saling berkaitan. Sebelum adannya manusia dan isi bumi terlebih dahulu Allah menciptakanyan dahulu sebagaimana firmanya dalam surat Al-Baqarah ayat 22 “Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu Mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, Padahal kamu mengetahui”.

Surah Al Baqarah ayat 30 memberikan kewajiban manusia untuk menjaga lingkungan juga sangat terkait dengan posisi manusia sebagai khalifah di muka bumi dalam bahasa arab diartikan sebagai wakil Allah di muka bumi. Maka manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebaga sebuah amanah yang diberikan Allah SWT.

Dalam konsepsi Islam, manusia merupakan khalifah di muka bumi. Secara etimologis, khalifah merupakan bentuk kata dari khulifun yang berarti pihak yang tepat menggantikan posisi pihak yang memberi kepercayaan. Adapun secara terminologis, kata khalifah mempunyai makna fungsional yang berarti mandataris, yakni pihak yang diberi tanggungjawab oleh pemberi mandat (Allah). Dengan demikian, manusia merupakan mandataris-Nya di muka bumi.[10]

Menurut Quraisy Shihab kekhalifahan ini mempunyai tiga unsur yang saling berkait, kemudian ditambah unsur keempat yang berada di luar, namun sangat menentukan arti kekhalifahan dalam pandangan Alquran. Ketiga unsur pertama :

  1. Manusia, yang dalam hal ini dinamai khalifah
  2. Alam raya, yang ditunjuk oleh Allah sebagai bumi
  3. Hubungan antara manusia dengan alam dan segala isinya, termasuk dengan manusia (istikhlaf atau tugas-tugas kekhalifahan).

Pemahaman ini juga selaras dengan penafsiran Tahaba‟taba‟i yang memaknai terma khalifah pada ayat tersebut tidaklah berkonotasi politis individual, namun kosmologis komunal. Dengan demikian, Adam dalam hal ini bukanlah sebagai sosok personal, namun dimaknai sebagai simbol seluruh komunitas manusia.[11]

Manusia sebagai Khalifah dimuka bumi mempunyai tugas yang sangat mulia yang diberikan oleh Allah SWT sebagai wakilnya untuk menjaga kelestarian dan kelangsungan Alam semesta. Disamping manusia memanfaatkan dan mengksploitasi lingkungan, manusia harus memperhatikan kelangsungan Alam semesta dengan politik pembangunan berkelanjutan.

Upaya masyarakat internasional untuk penyelamatan lingkungan melalui KTT Bumi, yang dikenal dengan Wold Summit on Sustainable Development di Johanesburg, Afrika Selatan (2002) telah merumuskan deklarasi politik pembangunan berkelanjutan dengan agenda bahasan dokumen berisi program aksi (the programe of action) dan deklarasi politik (the political declaration) tentang pembangunan berkelanjutan yang merupakan pernyataan kelanjutan dukungan terhadap tujuan agenda 21. Agenda 21 berisi kesepakatan mengenai program pembangunan berkelanjutan, yang harus ditinjaklanjuti oleh negara-negara peserta konferensi Rio de Janeiro tahun 1992. Kesepakatan agenda 21 melalui deklarasi pembangunan dan lingkungan hidup di Rio de Janeiro, Brasil tahun 1992 sebenarnya merupakan sebuah kemenangan dari misi menyelamatan bumi yang didorong oleh semangat gerakan ekologi dalam (deep ecology). Kesepakatan ini memuat pandangan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam kehidupan lain, yakni bagian alam bumi (biosfir), sehingga perilaku perusakan dan pencemaran pada sebagian bumi pada suatu negara dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. Bumi dan sumber daya alam dipandang sebagai sesuatu yang memiliki hak hidup seperti manusia karena semuanya merupakan ciptaan Tuhan.[12]

Prinsip dasar pembangunan berkelanjutan meliputi, pertama, pemerataan dan keadilan sosial. Dalam hal ini pembangunan berkelanjutan harus menjamin adanya pemerataan untuk generasi sekarang dan yang akan datang, berupa pemerataan distribusi sumber lahan, faktor produksi dan ekonomi yang berkeseimbangan (adil), berupa kesejahteran semua lapisan masyarakat. Kedua, menghargai keaneragaman (diversity). Perlu dijaga berupa keanegaragaman hayati dan keanegaraman budaya. Keaneragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan yang akan datang. Pemeliharaan keaneragaman budaya akan mendorong perlakuan merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti oleh masyarakat. Ketiga, menggunakan pendekatan integratif. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara bermanfaat dan merusak Karena itu, pemanfaatan harus didasarkan pada pemahaman akan kompleknya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial dengan cara-cara yang lebih integratif dalam pelaksanaan pembangunan. Keempat, perspektif jangka panjang, dalam hal ini pembangunan berkelanjutan seringkali diabaikan, karena masyarakat cenderung menilai masa kini lebih utama dari masa akan dating. Karena itu persepsi semacam itu perlu dirubah.[13]

  1. Sanksi terhadap Perusak lingkungan dalam pandangan Islam

Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin artinya Islam merupakan agama yang membrikan rahmat dan kesejahteraan untuk seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan, Jin apalagi sesama manusia  Islam melarang Eksploitasi lingkungan yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Islam melarang berlaku terhadap semena-mena terhadap makhluk Allah SWT dan memberikan hukuman yang sangat berat terhadap para pelaku perusak lingkungan.

Melakukan eksploitasi lingkungan yang berimbas pada terjadinya kerusakan lingkungan hukumnya adalah haram dan terlarang dalam Islam. Hukum ini selain berdasarkan konsep maqâshid, juga bisa dipahami langsung dari redaksi ayat yang melarang berbuat kerusakan di muka bumi. Dalam Alquran secara tegas Allah menyatakan, َوﻻَ ﺗـُْﻔِﺴُﺪواْ ِﰲ اﻷَْر ِض ﺑـَْﻌَﺪ إِ ْﺻﻼَِﺣَﻬﺎ َواْدﻋُﻮﻩُ َﺧْﻮﻓًﺎ َوﻃََﻤًﻌﺎ إِﱠن َرْﲪَﺔَ اﱠِ ﻗَِﺮﻳ ٌﺐ ِّﻣ َﻦ اﻟُْﻤْﺤِﺴﻨِ َﲔ . “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdo’alah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”. Segala yang menimbulkan mudharat hukum perbuatannya adalah haram. Demikian menurut ar-Râzî, ketika menafsirkan ayat ini. Larangan melakukan perusakan di muka bumi dalam ayat ini diungkapkan dalam bentuk nahyi (larangan).[14] Dalam kaidah ushul disebutkan “ al-ashl fi an-nahy lil-tahrim” (hukum asal dari larangan adalah haram). Dari sini bisa dipahami bahwa segala tindakan perusakan dalam bentuk apapun di muka bumi hukumnya haram dan terlarang. Perusakan tersebut baik yang terkait dengan jiwa, akal, keturunan, harta dan agama semuanya terlarang. Merusak lingkungan hidup dengan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi dengan mengabaikan kelestariannya dapat mengancam kelangsungan kehidupan makhluk hidup, termasuk  di dalamnya manusia. Penebangan pohon secara membabi buta dapat menyebabkan bencana banjir dan longsor. Begitu juga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat-alat yang berbahaya untuk kepentingan pribadi juga akan merusak ekosistem laut.[15]

Pertanyaan selanjutnya adalah apa hukuman yang diberikan terhadap pelaku eksplotasi dan perusak lingkungan. Dalam Alquran disebutkan bahwa pelaku perusakan lingkungan digandengkan hukumannya dengan orang yang memerangi Allah dan RasulNya

إِﱠﳕﺎ َﺟﺰاءُ اﻟﱠﺬﻳَﻦ ُﳛﺎِرﺑُﻮَن ﱠَ َو َرُﺳﻮﻟَﻪُ َو ﻳَْﺴَﻌْﻮَن ِﰲ اْﻷَْر ِض ﻓَﺴﺎداً أَْن ﻳـَُﻘﺘﱠﻠُﻮا أَْو ﻳَُﺼﻠﱠﺒُﻮا ا أَْو ﺗـَُﻘﻄﱠَﻊ أَﻳْﺪﻳِﻬْﻢ َو أَْرُﺟﻠُُﻬْﻢ ِﻣْﻦ ِﺧﻼ ٍف أَْو ﻳـُْﻨَﻔْﻮا ِﻣَﻦ اْﻷَْر ِض ذﻟِ َﻚ َﳍُْﻢ ِﺧْﺰٌي ِﰲ اﻟﱡﺪﻧْﻴﺎ َو َﳍُْﻢ ِﰲ اْﻵِﺧَﺮةِ َﻋﺬا ٌب َﻋﻈﻴﻢ

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar”. (Al-Mā’idah/6: 33)

Dalam ayat ini Allah menggandengkan hukuman bagi orang yang melakukan tindakan perusakan di muka bumi dengan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Hukuman terhadap mereka tentunya disesuaikan dengan tindakan yang mereka lakukan. Kalau kerusakan yang dilakukan tidak sampai mengakibatkan bahaya besar, maka hukuman yang bisa diterima cukup dengan di-ta’zir. Artinya pemerintah bisa menyanksi sesuai dengan kadar kejahatannya. Namun, jika perbuatannya mengakibatkan dampak besar, seperti penebangan pohon secara besar-besaran yang mengakibatkan banjir, longsor, gempa dan musibah lainnya, maka tak ada tawaran lain, pelakunya harus diberi hukuman yang berat yakni dibunuh. Karena, menurut fikih, perbuatan itu termasuk kejahatan besar dan pelakunya sudah sepantasnya dibunuh[16]

 

  1. Penutup

Kesimpulan

Manusia sebagai khalifah di bumi mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan  sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah ayat 30 yang artinya “Dan ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat aku hendak menjadikan khalifah di bumi mereka berkata apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana sedangkan kami bertasbih memujimu dan munyucikan namaMU? Dia berfirman sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah mengingatkan dalam surat Al – A`raf ayat 56 “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdo`alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Islam memberikan hukuman yang sangat berat terhadap para pelaku perusak lingkungan Dalam Alquran disebutkan bahwa pelaku perusakan lingkungan digandengkan hukumannya dengan orang yang memerangi Allah dan RasulNya

إِﱠﳕﺎ َﺟﺰاءُ اﻟﱠﺬﻳَﻦ ُﳛﺎِرﺑُﻮَن ﱠَ َو َرُﺳﻮﻟَﻪُ َو ﻳَْﺴَﻌْﻮَن ِﰲ اْﻷَْر ِض ﻓَﺴﺎداً أَْن ﻳـَُﻘﺘﱠﻠُﻮا أَْو ﻳَُﺼﻠﱠﺒُﻮا ا أَْو ﺗـَُﻘﻄﱠَﻊ أَﻳْﺪﻳِﻬْﻢ َو أَْرُﺟﻠُُﻬْﻢ ِﻣْﻦ ِﺧﻼ ٍف أَْو ﻳـُْﻨَﻔْﻮا ِﻣَﻦ اْﻷَْر ِض ذﻟِ َﻚ َﳍُْﻢ ِﺧْﺰٌي ِﰲ اﻟﱡﺪﻧْﻴﺎ َو َﳍُْﻢ ِﰲ اْﻵِﺧَﺮةِ َﻋﺬا ٌب َﻋﻈﻴﻢ

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar”. (Al-Mā’idah/6: 33)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referensi:

Abdus Sami. Dkk.Alquranku dengan tajwid berwarna terjemahan kata perkata.Lautan Lestari: Jakarta. 2004.

Absori ‘Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi’ Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2,2005.

Absori, DeklarasiPembangunan Berkelanjutan Dan Implikasinya di Indonesia.Jurnal Hukum, Vol 9 No 1, Maret 2006: 39-52

Absori.Model Penyesesaian Sengketa lingkungan melalui Pengadilan dengan pendekatan parsitifatif.Jurnal ilmu hukum Vol 9, No 2, September 2006.

Rabiah Z. Harahap:Etika Islam dalam mengelola lingkungan hidup. Jurnal EduTech  Vol .1 No 1 Maret 2015

Reflita:Eksploitasi Alam dan Perusakan Lingkungan. Substantia, Volume 17 Nomor 2, Oktober 2015.

 

 

 

[1] Absori ‘Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi’ Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2,2005. Hlm: 227

[2] Abid, hlm: 232-233

[3] Absori, DeklarasiPembangunan Berkelanjutan Dan Implikasinya di Indonesia.Jurnal Hukum, Vol 9 No 1, Maret 2006: 39-52

[4] Absori.Model Penyesesaian Sengketa lingkungan melalui Pengadilan dengan pendekatan parsitifatif.Jurnal ilmu hukum Vol 9, No 2, September 2006. hal: 2

[5] Absori, DeklarasiPembangunan Berkelanjutan Dan Implikasinya di Indonesia.Jurnal Hukum, Vol 9 No 1, Maret 2006: 39-52

[6]:  Kaedah ini dimunculkan oleh ulama-ulama ushul pada saat memberikan kilasan komentar terhadap klasifikasi bentuk maslahah versi al-Ghazàli. Sebagaimana termaktub dalam kitabnya, Syifà’ al-Ghalìl, alGhazàli membagi mashlahah dari segi daya cakupnya kepada tiga bentuk, yaitu: a) mashlahah umum (public interest), berupa kepentingan umat manusia secara keseluruhan yang harus ditegakkan bersama (ma yata‘allaq bi mashlahah ‘àmmah fì haqq al-khalqi kaffàh); b) maslahah yang berkaitan dengan mayoritas umat manusia (majority interest/ ma yata‘allaq bi mashlahah al-aglab); c) maslahah yang berhubungan dengan perorangan dan hanya terjadi pada peristiwa maupun keadaan tertentu (private interest/mà yata‘allaq bi mashlahah syahshin mu‘ayyanin fì waqì‘atin nàzhiratin). Lihat al-Ghazàli, Syifà’ al-Ghalìl fì Bayàni Syàbahi wa al-Mukhayyal wa Masàlik at-Ta‘lìl, (Bagdad: Mathba‘ah al-Irsyàd, 1971), 210-211. Juga bisa dilihat dalam Husain Hamid Hasan, Nazhariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islàm, (Beirut: Dàr an-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1971), 444-445. Terkait dengan klasifikasi ini, para ulama ushul umumnya, hanya memberikan komentar terhadap bentuk maslahah tersebut ketika mereka terlibat secara inen dalam pembahasan tentang tarjih terhadap antagonism beberapa maslahah. Dalam hal ini mereka memprioritaskan maslahah umum ketimbang maslahah individu atau perorangan. Dikutip dari Reflita:Eksploitasi Alam dan Perusakan Lingkungan. Substantia, Volume 17 Nomor 2, Oktober 2015.hlm: 154.

[7] Siahaan, dalam Harun Husein dalam Absori, Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan Dan Implikasinya di Indonesia.Jurnal Hukum, Vol 9 No 1, Maret 2006: 39-52.

[8] Ibid. Hlm:155

[9] Absori, DeklarasiPembangunan Berkelanjutan Dan Implikasinya di Indonesia.Jurnal Hukum, Vol 9 No 1, Maret 2006: 39-52

[10]Fikria Najitama dalam Rabiah Z. Harahap:Etika Islam dalam mengelola lingkungan hidup. Jurnal EduTech  Vol .1 No 1 Maret 2015

[11] Mujiono Abdillah, Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur’an. Jakarta: Paramadina, 2001, hlm. 205 dalam Rabiah Z. Harahap:Etika Islam dalam mengelola lingkungan hidup. Jurnal EduTech  Vol .1 No 1 Maret 2015

[12] Absori, DeklarasiPembangunan Berkelanjutan Dan Implikasinya di Indonesia.Jurnal Hukum, Vol 9 No 1, Maret 2006: hlm:41.

[13] Ibid: hlm:42

[14] Ar-Ràzì dalam Reflita:Eksploitasi Alam dan Perusakan Lingkungan. Substantia, Volume 17 Nomor 2, Oktober 2015.hlm: 156.

[15] Reflita:Eksploitasi Alam dan Perusakan Lingkungan. Substantia, Volume 17 Nomor 2, Oktober 2015.hlm: 156.

[16] Ibid.hlm: 157

Advokat Sukoharjo

Kepada Yang Terhormat,

Ketua Pengadilan Agama Karanganyar

Jl. Lawu  Barat  No. 137, Karanganyar

di-

K A R A N G A N Y A R

Perihal :   GUGATAN   PERCERAIAN dan HAK ASUH ANAK

Assalamualaikum Wr, Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini kami ;

ARI SANTOSO, SH.

Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor ARI SANTOSO & Partner yang beralamat di Jl Jendral Basuki Rahmat Semenharjo RT 001 RW 005 Desa Suruhkalang Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar 57771, HP 08112634789, berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus   tertanggal  5 Desember 2017  sebagaimana terlampir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ;

Fulana Binti Fulan

Tempat tanggal lahir : Karanganyar, 10 Maret 1985, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir: SMU, Alamat Jl Jendral Sudirman Karanganyar di, untuk selanjutnya disebut  sebagai PENGGUGAT ;

Dengan ini mengajukan Gugatan Cerai terhadap ;

Fulan Bin Fulan

Tempat tanggal lahir: Karanganyar, 29 April 1991 Agama Islam Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir: SMK alamat jl Jendral Sudirman karanganyar untuk selanjutnya  disebut  sebagai   TERGUGAT ;

Adapun dasar dan alasan gugatan ini adalah sebagai berikut ;

  1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah secara hukum dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar pada hari Ahad tanggal 27 Mei 2012 berdasarkan Akta Nikah Nomor: 221/43/V/2012 tertanggal 27 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah ;
  2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dhukul), memilih tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di jalan Angling Darma karanganyar sampai sekarang;
  3. Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ronaldo lahir di Karanganyar pada tanggal 03 Juli 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3313-L-23082013-0070 tertanggal 24 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar ;
  4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasakan cukup baik, rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu sekira 10 agustus 2012 kerukunan dan keharmonisan itu mulai goyah sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dikarenakan Penggugat tidak mempunyai Pekerjaan tetap dan Tergugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab kepada keluarga dan untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat bekerja sebagai karyawan;
  1. Bahwa sekira 10 Maret 2013 Tergugat mulai bekerja sebagai Sopir, semenjak Tergugat bekerja sebagai Sopir Tergugat jarang pulang ke rumah dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak memberikan uang untuk kebutuhan anaknya justru Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dengan alasan uang saku kurang;
  2. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekira 10 Januari 2017 dan mulai saat itu antara penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tidur sampai sekarang selama sekira 11 bulan lamanya;
  1. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Ronaldo lahir di Karanganyar pada tanggal 03 Juli 2013, saat ini masih berumur 6 tahun dan belum Mumayyis;
  2. Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam “anak yang belum mumayyis (belum berumur 12 tahun) hak asuh menjadi hak ibunya” dan di perkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 27 K/AG/1982;
  1. Bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan menurut hukum islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) ;
  1. Bahwa untuk menegakkan kehidupan rumah tangga sebagaimana diuraikan diatas, maka suami istri memikul kewajiban-kewajiban luhur yang antara lain saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya, (pasal 77 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam ) ;
  2. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu berada dalam perselisihan dan pertengkaran, sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena sudah jauh dari hidup rukun, damai dan harmonis, sehingga jalan terbaik adalah mengakhiri perkawinan tersebut dengan jalan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perceraian jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Karanganyar c.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus  gugatan perceraian ini untuk memberikan putusan sebagai berikut ;

  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan jatuh talak dari Tergugat (Fulan Bin Fulan) terhadap penggugat (Fulana Binti Fulan);
  3. Menetapkan anak yang bernama Ronaldo lahir di Karanganyar pada tanggal 03 Juli 2013 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
  1. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perceraian ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Wassalamualaikum Wr, Wb.

 

Karanganyar, 7 Desember 2017

Hormat Kami,

Kuasa Penggugat,

 

 

 

                                                  ARI SANTOSO, SH.

 

 

 

 

Pengacara Sukoharjo

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DI INDONESIA

 

  1. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial yang bersifat zoon politicon (Aristoteles) yang nyata dalam kehidupan masyarakat itu tidaklah mudah.  Hal ini disebabkan karena setiap manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan sendiri yang sering bertentangan satu sama lain.  Dari akibat perbedaan itu sering terjadi ketidakseimbangan/ketidakserasian dalam masyarakat.  Disinilah aturan tata kehidupan antarmanusia yang disebut hukum itu dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat.

Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, terkadang oleh segelintir orang tidak diindahkan keberadaannya. Tidak jarang hukum itu diciderai, dilanggar, bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang yang memang mempunyai kepentingan, atau orang yang masih menganggap tidak pentingnya sebuah hukum yang ada di masyarakat. Orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang tidak sadar dan tidak patuh terhadap hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 27 butir 1 menentukan: “segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Meskipun ada ketentuan yang demikian itu di dalam UUD 1945, di dalam kenyataan  masih ada penerapan yang tidak sama antara orang yang satu dengan yang lain Sehubungan dengan persamaan setiap orang di mata hukum dalam  kenyataan masih banyak menimbulkan permasalahan  karena tidak terwujudnya rasa keadilan orang yang satu dengan orang yang lain. Praktik penegakan hukum dalam kenyataannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum yang adil bagi semua orang. Pada umumnya tindak pidana yang terjadi menimbulkan korban, pelaku tindak pidana memerlukan orang lain untuk dijadikan korban perbuatannya. Dapat dikatakan korban mempunyai peran fungsional dalam terjadinya tindak pidana. Tindak pidana (kejahatan) dapat terjadi karena ada pihak yang berperan, sadar atau tidak sadar, dikehendaki atau tidak oleh korban. Lahirnya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memberikan harapan baru bagi korban yang dalam sistem peradilan pidana tidak  pernah diuntungkan dalam segi apapun, bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Kenyataan menunjukkan bahwa berperannya korban sebagai saksi tersebut menambah derita yang dialami secara psikologis. Dengan  lahirnya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban lahir pula lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),yaitu adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.Berdasarkan UU Kewenangan yang diberikan pada lembaga perlindungan saksi dan korban adalah sebagai berikut :

  1. LPSK merupakan lembaga mandiri, berkedudukan di ibu kota negara RI dan dapat mempunyai perwakilan-perwakilan di daerah sesuai keperluan.
  2. LPSK bertanggung jawab menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, LPSK bertanggung jawab kepada Presiden, LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya kepada DPR paling sedikit 1 tahun.
  3. Keanggotaan terdiri dari 7 (tujuh) yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang hukum, HAM, akademisi dan sebagainya, masa jabatan anggota LPSK 5 tahun, anggota LPSK di angkat oleh presiden dengan persetujuan DPR, dan dapat diajukan kembali satu kali masa jabatan berikutnya. LPSK terdiri dari Pimpinan ( Ketua dan Wakil Ketua merangkap anggota) dan anggota.
  4. Sekretariat, yang membantu LPSK dalam pelaksanaan tugasnya. Kewenangan yang besar perlu diimbangi dengan kinerja lembaga perlindungan saksi dan korban serta SDM .Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan satu langkah positif dalam upaya perlindungan saksi dan korban, yang selama ini pengaturannya masih bersifat sektoral. Adanya upaya untuk mengatur secara khusus dalam satu undang-undang boleh dikatakan sebagai langkah maju dalam rangka perlindungan terhadap korban, dan itu sesuai dengan amanat yang telah diletakkan dalam pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pengatruan HAM dalam UUD 1945 tersebut sesuai pula dengan kesepakatan masyarakat internasional sebagaimana tercermin dalam The united Nation Declaration of Basic Principles of justice for Victims of Crime and abuse of Power Pasal 11 Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan LPSK dapat membuka cabang jika diperlukan, kenyataannya korban akibat kejahatan di daerah begitu banyak  dan mereka mempunyai hak untuk diberikan perlindungan tanpa terkecuali oleh LPSK tersebut, sesuai dengan asas equality before the law.
  1. Pembahasan
  2. Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban

Perlindungan terhadap Saksi dan korban di amanahkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK, sebagaiman diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikkan perlindungan dan hak-hak lain kepada korban. Tugas dan  kewenangan lembaga perlindungan saksi dan korban tersebar  di beberapa pasal dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu: 1) Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Tugas perlindungan yang harus diberikan LPSK terhadap korban kejahatan ini adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 12 UU No 13 Tahun 2006. Perlindungan terhadap korban kejahatan sangat erat kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sehingga dalam hal ini LPSK menjaga agar hak-hak dari korban tidak dilanggar selama proses peradilan pidana berlangsung. Hal ini menunjukkan adanya penghargaan atas harkat dan martabat manusia itu sendiri. Bentuk perlindungan yang paling utama diperlukan oleh korban kejahatan dan yang harus diberikan oleh LPSK sebagai bentuk pelayanan terhadap korban adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, yaitu perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan,sedang,atau telah diberikan oleh korban. Bahkan dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk menindaklanjuti perlindungan atas salah satu hak korban di atas memerintahkan untuk memberi jaminan , dimana korban harus ditempatkan dalam suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapapun untuk menjamin keamanan korban. Bentuk perlindungan di atas juga merupakan suatu bentuk nyata dari pelaksanaan asas rasa aman dan asas keadilan yang menjadi landasan dalam pemberian perlindungan terhadap korban, karena dengan diberikannya perlindungan yang maksimal maka hal tersebut menunjukkan adanya keadilan, yaitu tidak hanya menjangkau pelaku akan tetapi juga pada korban kejahatan. 2) Menerima Permohonan dan Melakukan Pemeriksaan terhadap Permohonan Korban Untuk Perlindungan, Untuk menindaklanjuti tugas dari LPSK sebagai lembaga yang memberikan pelayanan perlindungan kepada korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan  peradilan, selanjutnya LPSK berkewajiban untuk menerima setiap permohonan tertulis yang diajukan oleh korban, baik itu permohonan atas inisiatif langsung dari korban maupun atas permintaan pejabat yang berwenang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 29 UU Perlindungan Saksi dan Korban.Hal di atas menunjukkan bahwa LPSK tidak boleh hanya menerima permohonan perlindungan dari orang-orang tertentu saja, akan tetapi sebaliknya LPSK harus menerima setiap permohonan tertulis yang masuk/diajukan. Hal tersebut merupakan bentuk penerapan dari pada asas tidak diskriminatif, yaitu tidak adanya perbedaan perlakuan dalam hal setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan perlindungan kepada LPSK. Selain itu asas tidak diskriminatif ini merupakan tindak lanjut dari pada penegakan asas equality before the law ialah kesamaan kedudukan dimata hukum. Selain menerima permohonan tertulis dari korban, sebagai tindak lanjutnya LPSK bertugas untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan-permohanan yang telah diajukan sebagaimana yang diperintahkan dalam Pasal 29 huruf b UU Perlindungan Saksi dan Korban “LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a” . Kata “segera” dalam pasal tersebut jelaslah bermakna bahwa LPSK harus secepat mungkin melakukan pemeriksaan terhadap permohonan perlindungan yang diajukan oleh korban kejahatan, tujuannya adalah agar berkas permohonan tersebut tidak terbengkalai begitu saja, dan sebagai bentuk penunjukkan kualitas kinerja LPSK itu sendiri dalam menjalankan tugasnya, serta yang tidak kalah pentingnya adalah agar korban dengan secepatnya dapat mengetahui apakah permohonannya diterima atau tidak. Jika permohonannya diterima maka si korbanpun dengan segera akan mendapatkan perlindungan hukum di bawah naungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sehingga hal tersebut menunjukkan adanya suatu kepastian hukum yang jelas bagi korban dalam upayanya mendapatkan pelayanan dari LPSK, yaitu sebagai bentuk penjelmaan dari pada asas kepastian hukum. 3) Memberikan keputusan Pemberian Perlindungan Korban Kejahatan Dalam pasal yang sama (Pasal 29) dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa keputusan LPSK terkait permohonan yang telah diajukan korban harus diberikan secara tertulis paling lambat 7 hari sejak permohonan perlindungan diajukan. Dalam hal ini ada 2 kemungkinan keputusan LPSK atas dasar hasil pemeriksaan dari permohonan korban yaitu diterima atau tidak. Keputusan tersebut adalah ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan kelayakan dari pada apakahkorban tersebut memenuhi syarat-syarat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28 UU No 13 Tahun 2006, ialah : “Perjanjian perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut :

    1. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban.
    2. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban.
    3. Hasil analisis tim medis / psikologi terhadap saksi dan/atau korban.
    4. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban”.
    5. Mengajukan ke Pengadilan Berupa Hak Kompensasi dan Restitusi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada korban bertugas sebagai perantara untuk mengajukan hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak atas restitusi ke pengadilan sebagaimana yang diinginkan oleh korban kejahatan. Terkait salah satu dari tugas LPSK ini diatur dalam Pasal 7 UU Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi adalah pemberian ganti kerugian oleh pelaku sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas apa yang telah dilakukannya terhadap korban. Sedangkan yang dimaksud dengan hak atas kompensasi adalah hak atas pemberian ganti kerugian oleh pihak pemerintah karena pihak pelaku tidak mampu memberikan restitusi. Pemberian ganti kerugian oleh pemerintah ini bukan karena pemerintah bersalah akan tetapi adalah untuk pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan rakyat.
  1. Hak dan Kewajiban Saksi dan Korban

Hak, Kewajiban Korban dan Saksi Hak dan kewajiban merupakan dua kata yang berbeda makna tetapi tidak dapat dilepaskan satu dari yang lain. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Dapat dikatakan keduanya bagai dua sisi mata uang dalam hal ini hak dan kewajiban yang di miliki oleh saksi sama dengan hak yang dimiliki korban yaitu:menurut pasal 5 ayat Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.  Seorang Saksi dan Korban berhak:

  1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
  2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  3. memberikan keterangan tanpa tekanan;
  4. mendapat penerjemah;
  5. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  6. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
  7. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
  8. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
  9. mendapat identitas baru;
  10. mendapatkan tempat kediaman baru
  11. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  12. mendapat nasihat hukum; dan/ataumemperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai Batas waktu yang ditentukan Keseimbangan dari hak yang melekat terdapat kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh korban (Arif Gosita, 1989;87).
  1. Hambatan dalam Perlindungan Saksi dan Korbana

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga sering menghadapi kendala dalam mengimplementasikan hak korban di daerah tersebut.Secara yuridis  ada kendala  yang timbul dari Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu belum diatur secara tegas pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di daerah karna banyaknya permohonan yang asalnya dari daerah sendiri. Secara non Yuridis terdapat kendala teknis yaitu kekurang tahuan aparat penegak hukum di daerah terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta kurangnya sosialisasi Lembaga itu sendiri, agar dapat terwujudnya perlindungan tersebut.

  1. Kesimpulan
  2. Dalam memberikan perlindungan bagi Korban di daerah, LPSK telah melakukan langkah – langkah yang sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 5, 6, dan 7 Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana untuk menjamin keamanan korban tindak pidana, memfasilitasi dan memberikan pelayanan terhadap korban berupa Pemenuhan hak prosedural, perlindungan fisik, bantuan, rehabilitasi medis/psikologis, kompensasi dan restitusi,
  3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga sering menghadapi kendala dalam mengimplementasikan hak korban di daerah tersebut.Secara yuridis ada kendala  yang timbul dari Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu belum diatur secara tegas pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di daerah karna banyaknya permohonan yang asalnya dari daerah sendiri. Secara non Yuridis terdapat kendala teknis yaitu kekurang tahuan aparat penegak hukum di daerah terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta kurangnya sosialisasi Lembaga itu sendiri, agar dapat terwujudnya perlindungan tersebut.

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

Buku :

Bambang Waluyo, 2011, Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi, Sinar      Grafika, jakarta. Dikdik M. Arief Mansur dan elisatris Gultom, 2007,Urgensi Perlindungan Korban kejahatan antara norma dan realia

Djoko Prakoso, 1988, Masalah Ganti Rugi Dalam KUHAP, Bina Aksara, Jakarta.

Ediwarman, 1999, Victimologi Kaitannya dengan Ganti Rugi Tanah, Mandar Maju, Bandung.

Rena Yulia, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Siswanto Sunarso H, 2012, Viktimologi Dalam sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Soeharto H, 2007, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Jakarta.

Widiatana G, 2009, Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jurnal : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.tahun 2012

Aryadi G, 2011, Laporan penelitian, Tinjauan Terhadap UU N. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban prespektif perbandingan hukum pidana.

Paulinus Soge, 2011, Laporan Penelitian, Tinjauan Viktimologis Terhadap Aborsi yang Dilakukan Di Kawasan Pedesaan DIY (Studi DI Wilayah Hukum PN Wonosari).

 

 

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.